HMI(Himpunan Mahasiswa Islam) 5 Februari 1947, 66 tahun yang lalu menjadi tonggak bersejarah berdirinya HMI. Perjalanan 66 tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah menorehkan tinta sejarah di pentas nasional. Banyak tokoh nasional dan lokal telah dilahirkan oleh organisasi yang lahirnya diprakarsai oleh Lafran Pane ini. Perbedaan HMI DIPO dan MPO. Dua fenomena yang kala itu membuat semua orang tidak menyangka, namun ada kelegaan masing-masing. Terutama bagi mereka yang menjadi korban daripada rezim pemerintah kala itu. Berikut ulasan tentang tugas serta wewenang mereka. Ayu Maesaroh, Konsep Organisasi – HMI atau yang sering terkenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam, adalah salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia, dengan beragam keeksistensian mereka di penjuru wilayah. Organisasi tersebut lahir pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 5 Februari. Dengan mencoba membangun organisasi yang menganut beberap prinsip atau pedoman. Yakni terwujudnya insan akademis, pencipta, serta pengabdi, dengan bernafaskan islam. Serta bertanggungjawab agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur. Serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Organisasi tersebut kini bertempatan di sekretariat resmi yang ada di Jakarta. Meski demikian. Dalam perjalanan sepak terjang dari HMI, terdapat sejarah yang kemudian membuat kubu tersebut berseteru di kala masa puncak daripada perpecahan tersebut. Ialah terkait dengan perbedaan dari prinsip HMI DIPO dan MPO. Jadi, berikut untuk beberapa pembahasan selengkapnya Daftar Isi HMI DIPO dan MPODefinsi HMI DIPOTugas dan Wewenang HMI DIPOHMI MPO AdalahWewenang HMI MPOHal Lainnya…Perbedaan HMI DIPO dan MPOPenutup Istilah dua hal ini, awalnya baik-baik saja ketika kemudian terdapat kesalahpahaman mengenai tanggapan atas kebijakan pemerintah pada saat Orde baru. Mengingat sejak dari awal, organisasi tersebut menjadi satu-satunya organisasi yang berani mengkritik atas beberapa kebijakan yang berlaku pada masa tersebut. Dan entah apa yang menjadi latar belakang kenapa satu kubu memilih pro dengan rakyat. Akhirnya terpecahlah antara keduanya, dan berjalan sendiri-sendiri. Ialah HMI DIPO serta yang kedua adalah HMI MPO. Bergerak sendiri, dengan tujuan dan titik poin masing-masing. Pun dengan tugas serta wewenang yang ada dan mereka emban. Guna melancarkan kejayaan dari kedua kubu tersebut, terutama untuk kubu yang memang pro dengan pemerintah kala itu. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa ulasan selengkapnya Definsi HMI DIPO Definisi HMI DIPO dan MPO Foto Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa HMI terbagi atas dua kubu. Yakni salah satunya adalah pro dengan pemerintah waktu itu. HMI DIPO, adalah salah satu organisasi yang kala itu pro dengan pemerintah. Tidak heran kemudian mereka mendapatkan begitu banyak fasilitas mencukupi. Ketika mereka akan melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk nama dari hal tersebut, diambil karena sebagian dari beberapa anggota mereka. Adalah orang-orang yang ada dalam kubu tersebut, rata-rata pengurus besar yang ada di Jalan Diponegoro. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa mereka menggunakan nama tersebut. Mengingat, kita sangat paham bagaimana orde baru pada masa kepresidenan Soeharto, sangatlah kejam di balik beberapa kebijakan yang mungkin ada baiknya untuk masyarakat kala itu. Bahkan sudah tercatat ada berbagai peristiwa yang sampai sekarang, belum terpecahkan misterinya. Mulai dari aksi Petrus atau singkatan dari Penembakan Misterius, tersebut, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Organisatoris lain baca ini Organisasi HMI Pun terhadap keluarga korban tersebut, yang mana tidak mendapatkan kejelasan atas apa yang menimpa kepada korban. Kejelasan mengenai perbuatan apa yang mereka lakukan pun, tidak digubris sekalipun oleh pemerintah, sampai detik ini. Kemudian beberapa peristiwa lain seperti keinginan Papua untuk merdeka kala itu, mendapat sambutan dengan berbagai perlakuan diskriminatif kepada warga Papua. Salah satu hal yang sampai detik ini masih menjadi satu fenomena dan belum adanya penyelesaian, adalah masalah orang Papua yang hanya dapat menyaksikan tanah kelahiran mereka, terkeruk secara massal oleh orang Indonesia dengan suku lain. Hal tersebut dengan alasan pada masa Orde baru, Soeharto melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan “segala macam caranya”. Sungguh mengerikan. Bahkan ketika kita mencoba memijakkan kaki di tanah Papua yang terdampak akan hal tersebut. Sangat miris jika kemudian melihat lubang penggalian yang tiada habis dan hentinya. Tugas dan Wewenang HMI DIPO Untuk tugas dan wewenang dari HMI DIPO tersebut, tidak tercantum dengan jelas bagaimananya. Yang digaris besarkan adalah permasalahan mereka yang pro dengan pemerintah pada masa orde baru. Yang sudah dengan sangat jelas memberikan berbagai kekejaman terselubung di dalamnya. Bukankah hal tersebut seharusnya menjadi satu titik kritis dari sebuah organisasi, agar tujuan mensejahterakan bangsa Indonesia, dapat tercapai? Pun dengan azas yang kemudian berganti menjadi pancasila. Padalah HMI secara umum, merupakan organisasi yang bernafaskan Islam, dengan memegang teguh pedoman ajaran Islam. Tidak heran kemudian HMI DIPO mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa dari pemerintah, sehingga mereka eksis dengan apa yang menjadi pemikirannya. Terlebih dengan berbagai rezim daripada zaman Orde Baru Soeharto, kepemimpinan yang mempunyai banyak sekali teka-teki, permasalahan. Yang mana sampai detik ini belum ada kejelasan apa-apa. Utamanya mengenai keadilan untuk orang-orang yang menjadi keluarga korban, menuntut atas keadilan dengan bukti nyata yakni mengusut permasalahan yang terjadi pada korban tersebut. HMI MPO Adalah Seperti yang sudah terbahas sebelumnya, bahwasannya HMI terpecah menjadi 2 kubu, dan yang kedua adalah kubu dari HMI MPO sendiri. Atau singkatan dari Majelis Penyelamat Organisasi. HMI di kubu tersebut merupakan pihak yang masih mempertahankan nilai awal dari organisasi HMI sendiri. Tidak perduli adanya perbedaan paham antara HMI DIPO dan MPO, mereka masih bertekad untuk terus bernafaskan Islam sebagai pedoman. Kemudian mengkritik berbagai kebijakan dari pemerintah yang mengarah kepada rezim yang tak memanusiakan manusia. Bahkan keotoriterannya pun, mereka lawan dengan pemikiran kritisnya. Benar, HMI di pihak ini, mereka lebih bergerak kepada kritis bawah tanah. Dengan menjadi salah satu pihak yang mengkritisi, HMI kubu tersebut membuat berbagai gerakan yang pada akhirnya membuahkan hasil kala itu. Wewenang HMI MPO Tugas HMI MPO Foto Adapun tugas dan wewenang dari HMI MPO, yang mana mereka mengadakan berbagai kongres, untuk membuat sebuah struktur organisasi. Agar nantinya berbagai aksi mereka dapat berjalan dengan lancar. Meski demikian, tidak selancar dari ekspektasi, bahkan realita. Mengingat PB HMI kala itu, sebagian besar berada di Jl Diponegoro, yang otomatis mereka adalah orang-orang yang akan selalu berpihak kepada rezim dari pemerintah Orde Baru kala itu. Hal tersebut tergambar ketika kemudian para aktivis berdialog dengan PB HMI yang ada di Jakarta, dengan memberikan pendapat mereka mengenai rezim daripada kebijakan pemerintah. Namun, sayangnya antara harapan dengan kenyataan berbalik terbalik. PB HMI kala itu terlihat sangat meremehkan beragam pendapat dari para anggota mereka. Sehingga kemudian, hal tersebut menjadi pemicu daripada perpecahan tersebut. Mengingat perbedaan paham yang akhirnya membuat keduanya enggan bersatu. Hal Lainnya… Serta tekad kuat dari HMI MPO untuk terus menjadi pihak yang mengkritisi berbagai kebijakan dari pemerintah. Hingga bukti konkret dari mereka pun terlaksana. Dengan membuat dua lembaga organisasi, yang kemudian mendapatkan dukungan mengalir dari berbagai pihak yang ada. Beberapa perkumpulan tersebut antara lain adalah FKMIJ atau singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta. Serta LMMY, singkata dari Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta. Keduanya bersinergi untuk membuat suatu gerakan agar dapat merubah berbagai hal mengenai kebijakan pemerintah, yang kiranya masih kurang pas dengan apa yang ada di kenyataan. Puncak daripada aksi mereka, adalah menjadi satu-satunya organisasi mahasiswa, yang dapat menduduki gedung pemerintah. Yang kemudian diikuti dengan beberapa mahasiswa dari Universitas lain. Hal tersebut pula yang menjadi alasan, daripada Soeharto mundur dari jabatan seorang Presiden Indonesia. Dan akhirnya bergantilah dengan reformasi, yang ada secercah harapan, untuk Indonesia lebih baik, bangkit dari keterpurukan yang ada. Organisatoris lain baca ini 5 Metode Pada Susunan Materi Pengkaderan Walaupun memang pada masa pemerintahan Habibie alm, berbagai polemik juga mencuat, sampai kepada pengunduran diri dari beliau kala itu, terjadi. Meski demikian, rakyat Indonesia sangat paham bagaimana Beliau begitu kuat untuk memajukan Indonesia, dari segi kendaraan Udara, dengan inovasi serta berbagai ide untuk terus membuat Indonesia lebih maju. Perbedaan HMI DIPO dan MPO Terlepas dari hal tersebut, apa sebenarnya garis besar perbedaan daripada HMI DIPO dan MPO? Yang paling mencolok sebenarnya, adalah masalah perbedaan dari cara pandang mereka, terhadap sebuah kebijakan Orde baru kala itu. Yang satu sangat pro dengan keputusan apapun dari pemerintah, sedangkan lainnya mengkritisi tuntas tanpa sisa, bahkan kritikan tersebut rasanya kurang, hingga berbuah sebuah aksi. Kemudian dari sikap kedua kubu yang kala itu menjadi alasan perpecahan organisasi HMI tersebut. Ialah dengan HMI DIPO yang selalu meremehkan atas apa yang menjadi pendapat dari para anggota HMI MPO. Padahal mereka adalah PB, dan tidak seharusnya demikian. Hal tersebut juga yang menjadikan tekad untuk berpisah, meski berada dalam satu nama, dengan aliran berbeda, yakni “HMI”. Meski demikian, ada saat yang mana kemudian HMI bersatu kembali, dan bertekad untuk menjadi organisasi yang selalu bernafaskan atas agama Islam. Serta menjadi organisasi yang kritis, agar dapat menjadi salah satu aspek, yang dapat mengubah peradaban kehidupan manusia, menjadi lebih baik lagi. Untuk kapan dan kenapa akhinya menjadi kembali lagi, belum mendapati literatur yang akurat menjelaskan mengenai hal tersebut. Penutup Itulah beberapa pembahasan mengenai perbedaan HMI DIPO dan MPO. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan, bahwasannya apapun itu, meski sebuah organisasi, komunitas, bahkan yang lebih kecil pun yakni manusia. Mereka dapat berbeda dan terpecah karena berbeda paham. Entah itu berbau negatif atau pun positif. Semua, mempunyai tujuan dan goals masing-masing. Memiliki caranya sendiri untuk mengeksekusi hal yang dianggap sebagai goals tersebut. Seperti HMI DIPO dan MPO. Yang memilih untuk masing-masing kala itu. Mengingat mereka mempunyai tujuan masing-masing, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun diantara mereka. Organisasi yang awalnya menjadi sangat besar pada masa orde baru kala itu. Bisa mengalami konflik yang demikian. Bahkan, mungkin hal tersebut diluar dari ekspektasi orang-orang mungkin kala itu. Sungguh, begitu menyesakkan mungkin. Namun, apalah daya, sebuah keputusan tidak dapat dicabut, apalagi tidak berlaku kembali. Rasanya akan sulit ketika seseorang atau suatu komunitas, mencoba untuk beradaptasi dengan orang atau anggota lain. Yang berseberangan paham dengan mereka sendiri. Alhasil, masing-masing adalah jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak, dengan konsekuensi masing-masing pula. Sekian ulasan kali ini, semoga menginspirasi. Daftar Pustaka
HimpunanMahasiswa Islam (HMI) adalah sebuah organisasi kemahasiswaan tertua saat ini di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi yang berusia hampir sama dengan usia Republik ini, yang tepatnya lahir pada tanggal 5 Febuari 1947 tentu sudah begitu banyak hal yang terjadi pada organisasi ini.Pertumbuhan, perkembangan, kejayaan bahkan sampai pada
Jakarta - Massa membawa bendera HMI, dan menyatakan diri sebagai HMI MPO, berdemonstrasi di Balai Kota mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan. HMI MPO membantah pihaknya terlibat. Lalu, itu massa HMI mana?Ketua Pengurus Besar PB HMI MPO, Affandi Ismail, sebelumnya sudah menyatakan tak terkait dengan demonstrasi di Balai Kota hari ini. Nah, rupanya, demonstrasi hari ini digelar oleh HMI MPO cabang Jakarta."Yang pertama HMI cabang Jakarta punya struktur sendiri. Jadi cabang-cabang itu punya struktur sendiri, di HMI itu sendiri. Kemudian PB pun punya struktur sendiri. Dan PB tidak punya hak untuk intervensi cabang-cabang untuk melakukan demonstrasi ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di cabang Jakarta," kata Ketum HMI MPO Cabang Jakarta Irfan Maftuh di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 6/4/2021. Irfan menjelaskan massa demo hari ini berasal dari HMI MPO cabang Jakarta dan Jakarta Selatan Jaksel. Dia meminta Affandi tidak ikut campur."Maka hari ini PB Affandi Ismail saya ingatkan, jangan sampai HMI MPO cabang-cabang Jakarta mengkudeta Anda. Saya ingatkan kepada Affandi Ismail, HMI MPO cabang Jakarta dan HMI MPO cabang Jaksel, dan cabang Jakarta keseluruhan, itu akan melawan Affandi Ismail karena beliau tanpa konfirmasi untuk mengatakan bahwa mereka tidak terlibat. Menurut kami, mereka sudah mencampuri urusan internal ataupun struktur HMI cabang Jakarta ataupun cabang se-Jakarta," ujar HMI MPOSebelumnya, Pengurus Besar HMI MPO membantah bahwa aksi itu atas nama oraganisasinya. Dia mengatakan pimpinan tidak ada yang menggelar aksi itu."Dengan sangat tegas, saya mengatakan bahwa rencana aksi geruduk Balai Kota itu bukanlah kebijakan Pengurus Besar HMI MPO secara kelembagaan dan saya pastikan tidak ada satu pun Pengurus Besar HMI dan Pengurus Badko HMI yang terlibat dalam rencana aksi tersebut," kata Ketua PB HMI MPO Affandi Ismail, Senin 5/3.HMI MPO sendiri menilai Anies sebagai kader terbaik meski HMI MPO bakal independen dalam menilai semua kepala daerah."Mas Anies adalah salah satu kader terbaik HMI. Lebih khusus, beliau dalam sejarahnya pernah menjadi kader di HMI MPO cabang Yogyakarta," jelas MPO ditegaskannya tetap objektif menilai Anies sama seperti menilai kepala daerah lainnya. Bila seorang tokoh salah, HMI MPO akan menegur, sedangkan bila seorang tokoh benar, HMI MPO akan mengapresiasi. sab/tor HimpunanMahasiswa Islam (HMI) Dipo HMI lahir ditengah-tengah suasana revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu pada 5 Februari 1947 di kota Yogyakarta, Kemudian didirikanlah wadah perkumpulan mahasiswa Islam yang memiliki potensi besar bagi terbinanya insan akademik, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas Views 7,239 Gerakan sejumlah kader HMI-MPO di Universitas Negeri Makassar UNM untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran di tubuh HMI-MPO dalam lingkup UNM, harus dilihat sebagai sikap kritis atau koreksi atas fenomena yang terjadi di HMI-MPO dewasa ini, baik di level Cabang Makassar maupun di tingkat nasional. Gerakan itu berangkat dari kenyataan memilukan bahwa eksistensi HMI-MPO di UNM benar-benar telah sampai di titik nadir. Gerakan ini juga dilandasi oleh perlunya HMI-MPO di UNM diproteksi dari paparan konservatisme agama dan pragmatisme-politis yang belakangan begitu kuat melanda HMI-MPO. Bagi gerakan HMI-MPO di Cabang Makassar, UNM sendiri merupakan kampus yang memiliki persentuhan historis dan ideologis yang demikian kuat dengan HMI-MPO sejak dari dulu. Setidaknya ada tiga alasan kenapa HMI-MPO di UNM perlu dirawat dengan baik. Pertama, UNM dulu bernama IKIP Ujung Pandang merupakan kampus legendaris bagi eksistensi dan perjuangan HMI-MPO di Makassar di era Orde Baru dan awal Reformasi. Pasca HMI-MPO mendeklarasikan diri di Makassar sekitar tahun 1990, seluruh komisariat di lingkungan UNM langsung bergabung dengan HMI-MPO. Adalah Sulhan Yusuf yang menjabat Ketua Umum HMI Korkom IKIP Ujung Pandang ketika itu, yang juga merupakan deklarator HMI-MPO di Makassar. HMI Korkom IKIP UP dan komisariat-komisariatnya yang semula netral atas dualisme HMI di tingkat pusat, langsung beralih menjadi HMI-MPO usai deklarasi HMI-MPO Makassar. Tak ada satu pun kampus di Makassar yang melakukan hal yang sama. Sebagian besar komisariat dan Korkom yang terbentuk kemudian, dibangun nyaris dari nol bahkan dari nol sama sekali. Perpindahan revolusioner yang dilakukan HMI Korkom IKIP UP beserta komisariat-komisariatnya itu merupakan sumbangan terbesar HMI IKIP/UNM terhadap eksistensi HMI-MPO Cabang Makassar hingga hari ini. Kedua, UNM menjadi satu-satunya kampus besar di Makassar di mana kader-kader HMI-MPO berpengaruh sangat kuat baik secara kultural maupun struktural di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, dari level jurusan, fakultas, hingga universitas—kendati dalam 10 tahun terakhir hal itu kian melemah. Jabatan-jabatan struktural kemahasiswaan di IKIP/UNM seperti Senat Mahasiswa, BPM, maupun BEM/MAPERWA di semua level, banyak diduduki oleh kader-kader HMI-MPO, utamanya di penghujung Orde Baru dan awal Reformasi. Tradisi yang kuat dan panjang akan pengaruh atas lembaga-lembaga intra-kampus itu oleh anak-anak HMI-MPO hanya berlangsung di IKIP/UNM, dan nyaris tak ditemukan di kampus-kampus besar lainnya di Makassar. Sikap kritis yang tumbuh di lingkungan HMI-MPO terhadap Orde Baru lantas ditularkan oleh anak-anak HMI-MPO itu ke lembaga-lembaga intra-kampus IKIP/UNM, yang menyebabkan kampus IKIP UP menjadi salah satu pelopor utama di awal-awal gerakan Reformasi 1998 di Makassar. Ketiga, UNM dapat disebut sebagai benteng terakhir bagi Islam yang berwatak pluralis dan inklusif di tubuh HMI-MPO Cabang Makassar. Di UNM, anak-anak HMI-MPO berhasil mendirikan tahun 1994 dan mengawal sebuah lembaga dakwah kampus LDK tingkat universitas, bernama UKM LKIMB UNM, yang merupakan satu-satunya LDK di Makassar, bahkan mungkin di Indonesia yang mengusung Islam pluralis dan inklusif. Di tengah eksisnya LDK-LDK di PTN-PTN se-Indonesia yang beraliran salafi, Ikhwanul Muslimin, maupun Hizbut Tahrir, UKM LKIMB adalah LDK yang berdiri tegak sendirian mengusung “Islam Keindonesiaan” yang dasar pemikirannya salah satunya berpijak pada pemikiran Nurcholish Madjid seorang raksasa pemikiran Islam di Indonesia yang merupakan mantan Ketua Umum PB HMI. UKM LKIMB pula tampaknya satu-satunya LDK dari PTN besar se-Indonesia yang berada di bawah pengaruh HMI-MPO hingga hari ini. Wabah di Tubuh HMI-MPO Anak-anak HMI-MPO di UNM utamanya beberapa alumninya, tentu tidak memiliki cara pandang yang tunggal dalam melihat fenomena yang berkembang di HMI-MPO Cabang Makassar maupun PB HMI. Sebagian dari mereka tak mempersoalkan fenomena yang ada, bahkan memberikan dukungan atas itu. Namun demikian, saya dan beberapa kawan yang masih terus tersambung hingga saat ini dengan anak-anak HMI-MPO yang aktif di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, memandang bahwa apa yang terjadi di tubuh HMI-MPO dewasa ini perlu dikoreksi. Bagi kami, setidaknya ada empat penyakit yang demikian mewabah di tubuh HMI-MPO, baik di Cabang Makassar maupun di PB, yaitu Pertama, konservatisme agama. Di HMI-MPO Cabang Makassar khususnya, pengaruh konservatisme agama mulai menguat kembali dalam tahun-tahun terakhir, dibawa oleh sejumlah alumni HMI-MPO yang berideologi “islamis”—yaitu mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia baca Negara Islam atau Negara Syariat dan di dunia baca khilafah islamiyah. Kelompok ini mengusung Islam yang eksklusif, intoleran, sektarian, serta memusuhi kemajuan dan kebebasan berpikir. Selain bermaksud menanamkan watak pemikiran keislamannya di HMI-MPO, tujuan mereka yang lain adalah menyingkirkan anggota dan alumni HMI-MPO yang tidak sejalan dengan mereka yang mereka labeli secara sewenang-wenang sebagai “syiah”, “liberal”, dan “komunis”. Belakangan, mereka berupaya dan berhasil mengangkangi latihan-latihan kader, utamanya Basic Training HMI-MPO, dengan turun tangan mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh membawakan materi di Basic Training. Akhirnya merekalah yang banyak mengisi materi-materi latihan-latihan kader itu. Celakanya, mereka membawakan materi dengan tidak berpedoman pada Khittah Perjuangan HMI, melainkan semata-mata menyampaikan sikap-sikap atau pemikiran keagamaannya sendiri yang konservatif tadi. Materi yang mereka sampaikan pun bersifat indoktrinatif, narasinya sempit dan kerdil, serta miskin diskursus intelektual lantaran mereka memang rata-rata bukan pembaca buku yang rakus. Kedua, infiltrasi ormas kepemudaan tertentu. Di HMI-MPO Cabang Makassar, tahun-tahun terakhir ini, sejumlah pegiat ormas kepemudaan tertentu berupaya mencengkramkan pengaruhnya. Mereka secara pelan membajak satu per satu anggota HMI-MPO untuk dijadikan anggota ormasnya. Mereka menjadikan HMI-MPO sebagai ladang untuk merekrut anggota ormasnya. Yang mereka rekrut adalah anggota aktif HMI yang menjadi tulang punggung perkaderan dan kelembagaan HMI Cabang Makassar. Akibatnya apa? Anggota HMI-MPO yang direkrut itu akhirnya tersita pula waktunya untuk mengurus ormas tersebut, di samping bahwa watak pemikiran dari ormas ini juga menguasai alam pikiran pengurus HMI-MPO. Sungguh celaka dua belas lantaran ormas kepemudaan ini sangat berbeda ideologinya dengan corak pemikiran Khittah Perjuangan serta identitas dan independensi HMI-MPO, sebab mereka cenderung pragmatis-politis, sektarian, dan mengusung politik identitas dalam gerakannya. Ketiga, politik partisan dan infiltrasi ormas alumni HMI-MPO. Politik partisan di lingkungan HMI-MPO kultural maupun “stuktural” terlihat dengan jelas pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Memang tak ada sikap resmi organisasi HMI-MPO PB hingga Komisariat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub itu, namun jamaah HMI-MPO bisa dikatakan secara mayoritas merupakan pendukung fanatik Anies. Sebagian mendukung Anies karena Anies merupakan alumni “asli” HMI-MPO, sebagian yang lain karena faktor politik identitas atau karena faktor kedua-duanya. Alumni HMI-MPO utamanya yang berdomisili di Jakarta dan juga anggota aktif HMI-MPO terjun langsung di lapangan melalui apa yang diistilahkan sebagai “Gerakan Turun Tangan” untuk memenangkan Anies, dan berhasil. Di masa Pilgub itu pulalah konservatisme agama dan narasi politik identitas disuarakan secara lantang dan serius oleh sejumlah anggota aktif dan alumni HMI-MPO seperti yang banyak jejaknya di media sosial. Sikap partisan di lingkungan HMI-MPO secara luas, yang tidak lain adalah mengusung dan mendorong Anies Baswedan menempati posisi-posisi penting pemerintahan baca menteri, gubernur, presiden, mulai menguat sejak sekumpulan alumni mendirikan ormas Barisan Nusantara BN. Ormas ini boleh dikata “Anies-minded” atau “Anies-sentris”, padahal Anies sendiri bukanlah orang yang berkeringat apalagi berdarah-darah di HMI-MPO dari level paling bawah hingga pusat. Tak ada rekam jejak Anies yang meyakinkan di HMI-MPO secara kultural maupun struktural utamanya sejak ia masih berstatus anggota aktif HMI-MPO. Ormas BN sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “perkumpulan orang yang berupaya memelihara kewarasan kelas menengah dan asa atas masa depan negeri”. Dari definisi itu saja tampak bahwa ormas ini merupakan gerakan elitis. Soal kata “kewarasan kelas menengah” ini akan saya bahas di artikel tersendiri kalau ada waktu karena agak mengusik nalar-diskursif saya. Dan upaya ormas ini mengusung Anies lebih cenderung dilatari oleh faktor pertemanan konco, kroni, bukan karena Anies punya gagasan besar yang benar-benar cemerlang. Karena Anies cukup menjual untuk didorong, maka didoronglah. Jadi, benar-benar pragmatis! Ibaratnya, Anies itu jarumnya dan BN itu adalah benangnya; ke mana Anies pergi, ke situ pula BN mengikutinya. Anies ikut Konvensi Partai Demokrat, ya BN ikut ke situ pula; Anies dukung Jokowi-JK, ya BN pro-Jokowi-JK; Anies direshuffle Jokowi, ya BN “bersikap kritis terhadap Jokowi” kata tokoh BN; Anies memanfaatkan politik identitas, ya BN menutup mata saja; dan seterusnya. Sikap-sikap politik BN itu cukup mengontaminasi HMI-MPO, terutama karena tokoh-tokoh BN adalah patron di lingkungan Cabang dan PB; mereka aktor-aktor heroik yang cukup diidolakan oleh anak-anak HMI-MPO utamanya di masa silam termasuk oleh saya juga. Hal ini diperparah oleh sikap pengurus HMI-MPO yang sulit menjaga jarak dengan tokoh-tokoh BN itu disebabkan oleh faktor kedekatan personal, hubungan senior-junior, pembangunan networking, dan sumber finansial bagi HMI. Keempat, politik praktis. Pada Kongres HMI-MPO periode-periode belakangan ini, aroma politik transaksional kian menyengat hidung. Isu-isu mengenai politik uang money politics sangat marak diungkap oleh sejumlah peserta Kongres, kendati sangat sulit dibuktikan sebab tak ada dari peserta Kongres itu yang berani bersaksi secara jujur dan terbuka. Bentuk politik uang itu utamanya berupa janji pemberian tiket pulang ke daerah masing-masing bagi delegasi Kongres. Para kandidat yang suaranya kuat di Kongres itu, umumnya bekerja jauh-jauh hari sebelum Kongres dimulai. Pencalonan mereka dilakukan secara sistematis bak politisi profesional, mulai dari menggalang dana kampanye, mendekati dan melobi alumni-alumni berpengaruh di cabang-cabang, minta restu ke alumni-alumni yang cukup populer, hingga membentuk tim sukses yang beroperasi secara teknis di lapangan. Di antara kandidat yang bertarung di Kongres itu memang punya pengalaman bekerja sebagai tim sukses di pilkada ataupun pemilu, bahkan ada di antaranya yang jelas-jelas merupakan anggota partai politik. Saya sendiri memperoleh informasi yang tampaknya cukup meyakinkan tentang salah seorang kandidat Ketum PB yang menemui seorang tokoh daerah untuk menggalang dana pencalonannya sebagai Ketum PB, dan oleh tokoh daerah tersebut ia diberi sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Dan patut diduga kuat bahwa sang kandidat Ketum PB tersebut menemui lebih dari satu tokoh yang bisa memberinya donasi untuk biaya kampanyenya di Kongres. Itulah yang membuat saya cukup mempercayai isu seputar politik uang di Kongres HMI-MPO meskipun tak bisa saya buktikan. Di masa lalu, sesungguhnya para politisi semacam ini memang ada di HMI-MPO, tapi jumlahnya kecil dan pengaruhnya juga kurang signifikan, utamanya karena model kayak begini dimusuhi oleh anak-anak HMI-MPO. Kenapa? Karena standar moralitas anak-anak HMI-MPO di zaman lalu memang sangat tinggi. Tapi entah kenapa belakangan justru mereka mendapat panggung, diusung, bahkan dipilih di dalam Kongres. Cabang-cabang HMI-MPO pun kelihatannya tak mempersoalkan lahirnya fenomena baru semacam ini, entah karena mereka lugu, pandir, ataukah karena memang ikut menikmatinya. Suksesi di Kongres ke-32 Kongres HMI-MPO ke-32 di Kendari beberapa waktu lalu memberikan gambaran betapa HMI-MPO kian meninggalkan watak aslinya yang ideologis-intelektualis sebagaimana tertuang dalam dokumen Khittah Perjuangan serta tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI, menjadi berhaluan pragmatis-politis. Dua orang kandidat yang bertarung tercatat pernah terlibat politik praktis, baik sebagai anggota parpol maupun sebagai ketua tim sukses sayap pemuda untuk kandidat gubernur di pilkada, yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa foto dan jejak digital di dunia maya. Anehnya, hal itu dimaklumi dan diterima belaka oleh cabang-cabang HMI-MPO tanpa sikap kritis yang memadai. Siapa pun dari tiga kandidat yang maju itu, kemudian terpilih, ya sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Dan benar saja, Ketua Umum PB yang terpilih adalah sosok yang secara integritas sangat dipertanyakan, dan secara perkaderan dan perjuangan di HMI-MPO boleh disebut nol besar. Affandi Ismail, Ketum PB yang terpilih itu, merupakan junior saya di UNM—juga di IPMIL sebuah organ mahasiswa daerah—tapi dia masuk UNM di tahun ketika saya sudah tamat. Saya kenal dengan dia, tapi kenal begitu saja, bukan kenal secara akrab. Saya justru tidak tahu kalau dia anak HMI-MPO, setahu saya malah dia anak HMI-Dipo dan banyak bergaul dengan anak-anak HMI-Dipo. Saya baru tahu dia anak HMI-MPO ketika secara tiba-tiba ia dimasukkan dalam kepengurusan PB HMI-MPO. Di panflet kampanyenya yang tersebar di medsos, tertulis bahwa ia LK I di Cabang Makassar 2011, LK II di Cabang Palu 2013, LK III di Cabang Yogyakarta 2016, dan SC di Cabang Jakarta 2017. Di UNM dia kuliah di jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2005. Dalam 2-3 hari ini saya menggali informasi dengan menghubungi beberapa orang yang cukup mengenal dia selama dia kuliah di UNM. Dari informasi-informasi itu saya secara subjektif menyimpulkan bahwa dia merupakan sosok yang cukup kontroversial dalam aspek integritas sejak dia masih kuliah. Boleh dikata, dia adalah seorang “pemain”. Dia juga rupanya petualang organisasi kemahasiswaan. Cukup banyak organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus yang dia masuki, HMI-MPO hanya salah satunya. Sebelum masuk HMI-MPO, ia terlibat lama di sebuah organisasi berhaluan Marxis yaitu Pembebasan—meski namanya mirip, organ ini beda dengan Gema Pembebasan yang berhaluan Hizbut Tahrir. Kalau dia masuk HMI-MPO tahun 2011, maka secara hitung-hitungan sederhana ia baru menjadi anggota formal HMI-MPO di tahun keenam ia kuliah, ya sekitar semester 12, dan setahun kemudian ia tamat dari kampus. Dengan demikian, praktis ia tidak berkarier secara berkeringat di komisariatnya. Apalagi Komisariat FIP UNM di tahun-tahun itu memang kurang bergairah. Sepanjang pengetahuan saya, dia juga tidak pernah aktif di kepengurusan cabang apalagi Badko. Ketika ia terpilih di Kongres, tidak sedikit warga HMI-MPO Cabang Makassar yang bertanya-tanya tentang dia. Hal itu wajar belaka lantaran ia memang tidak dikenal, asing sama sekali di lingkaran inti warga HMI-MPO Makassar. Oleh karena rekam jejaknya di kepengurusan HMI-MPO yang bisa disebut nihil itulah sehingga di panflet kampanyenya untuk pencalonan Ketum PB ia hanya menampilkan riwayat pendidikan di HMI beserta gelar akademiknya yang cukup panjang—seolah-olah deretan gelar akademiknya itu menduduki tempat istimewa dalam tradisi HMI-MPO tanpa mencantumkan riwayat organisasinya di HMI. Affandi pertama kali masuk struktur PB HMI-MPO di era PB HMI dipimpin oleh Fauzi. Kehadiran Affandi di kepengurusan PB itu cukup membantu Fauzi dalam menjalankan PB HMI, utamanya karena Affandi konon cukup berjasa dalam mendatangkan donasi untuk kepengurusan. “Keringat” Affandi untuk HMI-MPO secara struktural tampaknya dalam hal membantu Fauzi untuk urusan donasi tersebut. Fauzi sendiri sepertinya punya semacam “utang budi” kepada Affandi karena hal demikian. “Keringat” dan “darah” Affandi untuk perkaderan dan kelembagaan HMI-MPO kalau mau dihitung-hitung ya tidak signifikan. Dia tidak pernah memimpin komisariat, korkom, cabang, badko, dan lembaga kekaryaan HMI, setidaknya sebagai presidium di struktur itu. Jadi staf bidang pun kayaknya tidak pernah. Dia sama sekali tidak pernah banting tulang untuk mendampingi kader-kader baru, membina komisariat dan korkom, mengurus cabang, membina atau membuka cabang-cabang baru, dan seterusnya. Karier kepemanduannya pun di latihan-latihan kader HMI-MPO bisa dikatakan nol besar. Dia baru ikut Senior Course tahun 2017, di mana setahun kemudian ia sudah ikut bertarung sebagai caketum PB HMI-MPO di Kongres ke-31 di Sorong. Lantas, hanya berselang tiga tahun saja ia menyandang predikat sebagai lepasan SC, ia sudah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Wah, luar biasa! Pertanyaannya sudah berapa LK-LK yang dia pandu, baik sebagai pemandu magang, pemandu biasa, maupun koordinator pemandu?; sudah berapa LK I dan LK II di mana ia bertindak sebagai pemateri, utamanya materi Khittah Perjuangan? Parahnya lagi, kelulusan SC-nya pun belakangan dipersoalkan oleh HMI Cabang Jakarta, tempatnya mengikuti SC, lantaran konon ia tidak memenuhi syarat jumlah training HMI yang mestinya dipandu. Dari situ kita bisa lihat bahwa Affandi tidak memiliki pengalaman apa-apa soal kepemanduan di HMI-MPO. Padahal, rekam jejak kepemanduan dalam diri seorang kaderlah yang akan menunjukkan sejauhmana tingkat kematangannya dalam ber-HMI-MPO. Salah satu identitas HMI adalah sebagai “organisasi perkaderan”. Dan salah satu bentuk perkaderan di HMI-MPO adalah latihan-latihan kader. Karier kepengaderan Affandi yang sangat prematur itu membuat saya berkesimpulan bahwa ia mungkin saja sudah membaca Khittah Perjuangan serta dokumen tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI-MPO, tapi saya yakin ia tak menjiwainya sama sekali. Kenapa? Jika saja ia menjiwainya secara penuh maka, menyadari rekam jejak kekaderan dan kejuangannya di HMI-MPO yang seperti itu, semestinya ia akan tahu diri untuk tidak mencalonkan diri baik di Kongres ke-31 maupun Kongres ke-32. Sayangnya, ia kurang peka barangkali juga bebal? terhadap rasa tahu diri itu. Lolosnya tiga kandidat bermasalah Ketum PB di Kongres ke-32 adalah sebuah kecolongan bagi HMI-MPO, dan terpilihnya Affandi sebagai Ketum PB HMI-MPO adalah sebuah kekonyolan. Karena faktor keluguan atau mungkin juga kepandiran? dari delegasi-delegasi cabang yang hadir di Kongreslah yang menyebabkan hal itu terjadi. Cabang-cabang kita kurang/tidak memiliki kepekaan keintelijenan yang memadai untuk mengendus keberadaan para penyusup alias “orang asing” yang bergerak menumpang dan memengaruhi jalannya Kongres. Di lain sisi, standar moral yang digunakan oleh cabang-cabang untuk menilai tiap-tiap kandidat begitu rendah, untuk tidak menyebutnya diobral murah, sehingga kandidat-kandidat yang sesungguhnya moralitasnya berada di bawah standar menurut ukuran standar lama HMI-MPO yang sakral itu, akhirnya bisa lolos seleksi. *** Ada yang bertanya pada saya “Karena tampaknya HMI-MPO mulai tercemar dan tersusupi, lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI-MPO yang dulunya merupakan majelis penyelamat dan bagaimana memulainya?” Ah, saya bingung dan gamang menjawab soal itu. Perasaan saya sendiri campur aduk antara marah, muak, kecewa, prihatin, dan malu. Duh! Kawan, angkat gelasmu dan bersedihlah bersama-sama! PengurusHMI Badko Inbagteng 2009 - 2011 Ketua Umum: Ahmad Khoirul Umam Sekretaris Umum: Puji Hartoyo Bendahara Umum: Info kegiatan PB, Badko dan Cabang. Arsip File 2010 (15) Agustus (1) Mei (2) April (5) Maret (6) Februari (1) - Mungkin diantara kamu sudah mengenal atau bahkan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI, tapi tahukah kamu penyebab organisasi ini menjadi terpercah? Untuk itu tetap ikuti ulasan berikut ini agar mengetahui penyebab HMI terpecah menjadi dua. Himpunan Mahasiswa Islam HMI adalah salah satu organisasi massa yang ikut mengawal perkembangan Indonesia di awal kemerdekaan. HMI pertama kali didirikan oleh mahasiswa bernama Lafran Pane pada 5 Februari 1947, dan besok akan merayakan ulang tahun yang ke-75. Dahulu HMI hanya beranggotakan 14 mahasiswa, tapi seiring berjalannya waktu nama organisasi ini makin besar. Namun dibalik kesuksesannya tersebut, ada gejolak yang membuat HMI terpecah menjadi dua. Hal itu dikarenakan adanya konflik internal. Konflik internal terjadi setelah Kongres HMI ke 15 di Medan pada 1983. Tiga tahun setelah itu, atau pada 1986, HMI memutuskan menerima asas tunggal Pancasila yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Dengan demikian, asas HMI bukan lagi Islam, melainkan Pancasila. Pertimbangan mengubah asas ini cenderung alasan politis dan adanya tawaran-tawaran menarik di balik itu. Akhirnya, sebagian keluarga besar HMI tidak terima dengan keputusan tersebut dan memilih bertahan dengan membuat HMI berasas Islam. Jadilah dua versi HMI. Pertama, HMI Dipo HMI yang berkantor di Jalan Diponegoro Jakarta. Kedua, HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi. Posisi HMI saat itu memang dilematis. Jika tidak mengganti asasnya, maka terancam dibubarkan oleh rezim Orde Baru. Lalu, dalam Kongres HMI di Padang diputuskan menerima asas tunggal Pancasila. Pemerintah saat itu hanya mengakui HMI Dipo sebagai organisasi yang resmi. Tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998, membawa angin segar di tubuh HMI. Pada Kongres HMI di Jambi tahun 1999, HMI Dipo memutuskan untuk mengembalikan asas Islam di tubuh organisasi. Sayangnya, antara HMI Dipo dan HMI MPO tidak otomatis menyatu kembali seperti sedia kala meski keduanya berasas Islam. Sudah saatnya kedua ego kami dan organisasi ini diruntuhkan. HMI harus bersatu. Saya bersama kawan dari HMI MPO berniat untuk islah. Kami telah membuat drafnya," kata Ketua HMI Dipo Fajar R Zulkarnain dalam sambutan di Kongres HMI ke-26 di Hotel Novotel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (28/7/2008). Setelah penerimaan azas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak …, Dalam Perkembangannya Himpunan Mahasiswa Islam kemudian terpecah menjadi dua karena upaya Orde Baru dalam meletakkan asas tunggal pancasila, yang merapat pada kekuasaan Orde Baru disebut HMI Dipo dan yang tetap sesuai asas Islam adalah HMI MPO , namun keduanya tetap menyebut sebagai HMI dalam dokumen organisasi. Daftar Ketua Umum HMI, Yang saya dengar terdapat juga teman-2 Dipo . Saat itu kita berkoordinasi menyatukan langkah menghadapi Rezim ORBA. Tidak ada saling memaki antara Dipo dan MPO . Jika Mas Awalil atau Mas Lukman Hakim yang masih merasakan dampak perpecahan HMI MPO dan Dipo saja tidak pernah terlontar kebencian dari sikapnya., 18/05/2013   Karena itu, ia mengecam perpecahan yang terjadi di tubuh HMI sehingga muncul sebutan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO dan HMI Diponegoro Dipo . HMI MPO muncul pada Maret 1986, sebagai wujud protes kader yang tak puas dengan keputusan HMI menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi., Tradisi kooperatifnya dengan Golkar dan kedekatanya dengan kebanyakan alumni KAHMI menjadikan HMI Dipo lebih mapan secara finansial dan rapi dalam keorganisasian. Sementara HMI - MPO identik dengan tradisi proletarian, komunitas eksklusif, dan tidak mapan dalam organisasi., Setelah HMI terpecah menjadi dua, HMI DIPO dan alumni yang mendukung lebih kental nuansa politik praktisnya, seakan mendapat kemudahan dari pemerintah, termasuk akses kekuasaan. Apakah itu efek dari penerimaan Pancasila dimana kondisi sebaliknya justru dialami HMI MPO ?, Selanjunya kedua HMI ini berjalan sendiri-sendiri. HMI DIPO eksis dengan segala fasilitas negaranya, dan HMI MPO tumbuh menjadi gerakan underground yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jama’ah HMI MPO walaupun sedikit namun kompak, mereka yakin bahwa apa yang diperjuangkannya untuk tetap bertahan dan berjuang mempertahankan Islam ..., Sedangkan MPO menilai DIPO adalah sekelompok penghianat yang tunduk terhadap ststus quo. DIPO dinilai jauh dari gerakan mahasiswa yang oposan dan menentang status quo. Hmi DIPO dinilai lebih moderat karena mau menggunakan taktik menerima asas tunggal, sedangkan MPO dinilai lebih fundamental dan tidak mau menyerah pada pemerintah yang tiran., Terkait dengan islah yang sering diwacanakan oleh kader HMI sejak lama, Aji berencana akan membuat road map berupa kajian terkait kesamaan antara HMI MPO dan HMI DIPO sebagaimana amanah pada kongres ke XXXI di sorong yang diselenggarakan pada 28 Januari-05 Februari 2018, hal tersebut menjadi program jangka panjang pada periodenya., 10/12/2012   PMII bekerja sama dengan ormas kiri seperti PRD, PMKRI untuk mendukung atau pro Gus Dur tetap menjadi presiden. Sementara, kelompok yang kontra Gus Dur seperti HMI Dipo , HMI MPO , IMM, dan KAMMI secara serentak, bersama menuntut Gus Dur mundur. Hal senada juga diungkapkan oleh kelompok modernis yang lain seperti HMI Dipo , HMI MPO , dan dipo dan hmi adalаh singkаtan dаri human machine interfаce antarmuka mаnusiа dan mesin. Secаra sederhanа, hmi adalah perаngkаt keras hаrdware yang memiliki kemаmpuan untuk melakukan komunikаsi bidirectionаl antаra manusiа dengan diketahui bahwа hmi merupаkan bаgian yang penting dаlam perkembangan sistem otomаsi, sehinggа hari ini аplikasi hmi terdapаt pada berbagаi jenis sistem kontrol. Mulаi dari plc, dcs hinggа pc-based control hmi sаngat tergantung padа fungsi dаn kegunaаnnya. Sebagаi gambaran, berikut ini beberаpа contoh aplikаsi yang menggunakаn human machine interfacepаdа fasilitаs produksi dan industri, hmi berfungsi sebagаi alat untuk menginputkan pаrаmeter padа mespengertian hmi/panel operаtor hmi human machine interface аdаlah аlat untuk mengendalikаn dan memonitoring operasi dari suаtu sistem operаtor digunakan untuk mengontrol dаn memantau perangkаt-perаngkat tertentu yаng berada pаda mesin atau jаringаn. Selain itu pаnel operator juga dаpat digunakan untuk menаmpilkаn sinyal-sinyаl yang terjadi pаda mesin, seperti kontrol on/off, kontrol start/stop, kondisi plc, suhu boiler, pressure dan hmi аda banyаk, tetapi secara gаris besаr hmi adаlah perangkаt yang dipergunakan oleh operаtor dаlam mengendаlikan atаu melihat proses yang terjadi pаdа alаt-alat yаng tersambung dengan merupakаn perаngkat lunаk yang bekerja shmi аdalah singkatаn dаri human mаchine interface, yaitu sebuаh perangkat yang menghubungkаn аntarа manusia dаn mesin. Peran hmi pada sistem scаdа adаlah untuk memberikan lаyanan informasi kepаdа sistem scаda, hmi biasanyа berupа komputer dengan tаmpilan grafis, displаy panel ataupun hаndheld device. Komputer dengаn tampilаn grafis merupakаn sistem hmi yang paling banyаk digunаkan di industri sаat model sistem scada terdapаt 2 buаh komputer yang disebut rtu dаn master station. Rtu remote terminаl unit merupakan komputer yang terhubung lаngsung ke lokаsi proses, sedangkаn master station berаda di pusat pengendali control center. Keduаnyа memiliki fungsi sebagаi berikut**rtu berfungsi sebagai interfаce antara proses fisik dаn mаster station. Rtpilihlаh barang-bаrang yang adа di supermаrket. Hargа 1 buah barаng, harga satuаn per 100 grаm dan berаt dalam itu anda disuruh untuk memilih sebuаh item dаri supermarket anda menentukаn sebuah item, anda dаpаt melihat hаrganya per item dаn berapa ons yang аkаn kamu dua jenis nyа
RihlahTarbawi. Assalamu'alaikum. Kepada selruh kader HMI di lingkungan HMI Cabang Kabupaten Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam agenda RIHLAH TARBAWI yang akan di laksanakan pada : Hari/tanggal : Kamis - Sabtu, 14-16 Oktober 2010. Tujuan : Makam Lafran Pane ( Pendiri HMI ) di Jogjakarta. Dengan cara mendaftarkan diri pada panitia di stand
Himpunan Mahasiswa Islam HMI adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947. HMI didirikan oleh Lafran Pane bersama 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam sekarang Universitas Islam Indonesia UII. HMI merupakan suatu organisasi yang berasaskan Islam dan bersifat independen atau bebas dan merdeka, tidak tergantung dan memihak dengan kelompok atau golongan tertentu. Hingga saat ini, HMI masih berkiprah dan terus berkembang ke berbagai Universitas di seluruh Indonesia terutama suatu Universitas yang terdapat mahasiswa Islam baik swasta maupun universitas negeri. Secara garis besar terbentuknya HMI dilatarbelakangi oleh adanya kemunduran umat Islam pada waktu itu. Terutama Lafran muda melihat terjadi kemunduran pemikiran Islam di kalangan mahasiswa. Sadar akan hal itu, Lafran yang masih mahasiswa tingkat I melakukan suatu gerakan pembaharuan ketika itu. HMI sendiri telah melewati banyak fase atau tahap dalam perkembangannya, hingga kini HMI tetap dan terus menjalankan syariat organisasinya yang nasionalis dan tetap bernuansa Islam, sehingga kader-kader HMI sekarang menjadi seorang muslim yang nasionalis, berintelektual yang sekaligus menjunjung tinggi asas-asas keIslaman di Indonesia. Dalam perjalanannya, HMI melewati sebuah fase dimana harus berhadapan dengan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada fase ini, HMI bersama ormas Islam lainnya dipaksa untuk tunduk agar menerima asas tunggal Pancasila sebagaiamana tertuang dalam UU nomor 8 tahun 1985. Saat itu, Organisasi Kemasyarakatan wajib bercorak pada asas tunggal yaitu Pancasila. HMI yang masih berasaskan Islam, kemudian terjadi perbedaan pendapat di internal PB HMI kala itu. Harry Azhar Azis yang menjabat Ketua Umum PB HMI kemudian memutuskan bahwa HMI menerima asas tunggal Pancasila. Hal itu kemudian disahkan pada Kongres HMI ke-16 di Padang. Sementara itu, sejumlah kader HMI dan cabang yang menolak asas tunggal Pancasila kemudian membuat Kongres HMI tandingan dan memilih Eggie Sudjana sebagai Ketum PB HMI. HMI yang menolak asas tunggal ini kemudian menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi HMI-MPO. Karena mereka tidak ingin mengganti asas organisasi yang Islam menjadi Pancasila. Kemudian, HMI dibawah kepemimpinan Harry Azhar Azis oleh kubu MPO disebut sebagai HMI Dipo. Hal ini mengacu pada secretariat mereka yang berada di Jalan Diponegoro. Secara singkat, dari sejak itu, dua kubu HMI tetap terpecah dan berjalan masing-masing dengan dua kepengurusan baik di pusat atau Pengurus Besar PB hingga ke cabang-cabang. Keduanya terus melakukan proses kaderisasi denganmasing-masing mazhab gerakan. HMI MPO dengan Khitah Perjuangan’ sebagai landasan gerakannnya, sementara HMI DIPO dengan Nilai Dasar Perjuangan NDP. Tidak hanya itu, baik HMI MPO maupun HMI DIPO terus melahirkan tokoh-tokoh nasional. Berikut ini daftar ketua umum PB HMI dari periode pertama berdiri hingga tahun 2020 ini. 1. 1947 Lafran Pane. la dikenal sebagai salah satu pendiri HMI. Namun, bagi mayoritas anggota HMI, ia dianggap sebagai pendiri satu-satunya. la adalah alumnus Sekolah Tinggi Islam STI Yogyakarta yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Pekerjaan terakhirnya adalah Staf Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HMI berdiri pada tangga 5 Februari 1947 di Yogyakarta, salah satu Kota Perjuangan kala itu. 2. 1947-1948 HMS Haji Mohammad Syafa’at Mintareja. Pada mulanya ditunjuk Lafran Pane sebagai Ketua HM 6 bulan setelah HMI berdiri. Pada Kongres ke-1 di Yogyakarta _ pada tanggal 30 November 1947, Mintaredja dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun saat terjadi agresi militer Belanda u, ia keluar dari Yogja dan kembali menyerahkan jabatan kepada Lafran Pane 3. 1948-1949 Achmad Tirtosudiro. la sempat kuHah di UGM Jurusan Hmu Hukum. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI tahun 1948 hingga tahun 1949. Namun akhirnya, ia memiiih berkarier di bidang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. la banyak berperan pada masa pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim lndohesia ICMI yang memberikan pertindungan poIitik kepada Prof. Dr. BJ. Habibie. 4. 1950-1951 Lukman EI-Hakim. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI setelah Achmad Titosudiro mengundurkan diri dari jabatan. Mengingat sejumlah kasus pengunduran diri dari ketua-ketua PB HMI Iainnya dI Yogyakarta, Lukman melakukan upaya pemindahan sekretariat PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juni 1950, Usaha Itu membuahkan hasil, mengingat Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 5. 1951-1953 Ahmad Dahlan Ranuwiharja. Pada Kongres ke~2 di Yogyakarta pada tanggaI 15 Desember 1951, peserta memiIihnya sebagai Ketua Umum HMI periode/1951-1953. Di bawah kepengurusan Dahlan, HMI mulai eksis meski sering mengritik pemerintahan Presiden Soekamo saat Itu. Dahlan dikenal sebagai tokoh Islam nasionalis, Ia dianggap sukses mempertahankan posisi HMI pada masa penuh gejolak saat itu, dalam waktu yang sesuai AD/ART, yakni dua tahun kepengurusan. 6. 1953-1955 DeIiar Nooer. Ia aktif di HMI pada tahun 1950 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI daIam Kongres ke~3 yang pertama kaIinya digelar di Jakarta pada tanggaI 4 September 1953.. Sebagai alumni alumni universitas NasionaI, Jakarta, Ia dikenaI sebagai tokoh Islam yang kritis dan sederhana. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang memperoIeh gelar daIam bidang IImu Politik. 7. 1955-1957 Amin Rajah Batubara. la dikenal sebagai salah satu anggota Tim Perumus Tafsir Asas HMI. Amin terpilih dalam Kongres ke -4 di Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955. 8. 1957-1960 Ismail Hasan Matareum. Ia menjadi Ketua PB HMI pertama dengan masa Jabatan tiga tahun. Ia terpilih pada Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957. Kelak, dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP dengan masa jabatan cukup lama yakni 1989-1998. Ismail juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPR/MPR. 9. 1960-1963 Nursal. la terpilih pada Kongres ke-6 di Makassar pada tanggal 20 Juli 1960. 10. 1963-1966 Sulastomo. Saat Kongres ke-7 digelar kemball dl Jakarta pada tanggal 14 September 1963, la terpilih menjadl Ketua Umum PB HMI. la berasal darI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua HMI cabang Jakarta. la adalah tokoh HMI , yang banyak berhadapan dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI. Ia menghadapl masa-masa yang sulit, di tengah upaya pembubaran HMI. 11. 1966-1969 dan 1969-1971 Nurcholis Madjid. la menjadi satu-satunya Ketua Umum PB HMI selama dua periode. la pertama kali terpilih saat Kongres ke-8 dl Solo pada tanggal 17 September 1966. Alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta Ini terpilih lagl pada Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969. Alm. Nurcholish Madjld bukan saja dikenal sebagal mantan Ketua PB l-IMI, tetapl dikenang sebagai pemikir Islam terbalk yang pernah dimiliki Indonesia. 12. 1971-1974 Akbar Tanjung. Pada saat Kongres ke~10 dl Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, la terpillh menjadi Ketua Umum PB HMI ke-10 versi kongres mengingat Nurcholis Madjid terpllih dua periode atau ke-14 sejak Lafran Pane. Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar. la pernah menjabat sebagai Ketua Komite Naslonal Pemuda Indonesia KNPI, sejumlah jabatan menteri Era Presiden Soeharto dan Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie, serta Ketua DPR RI. 13. 1974-1976 Ridwan Saidi. la terpilih dalam Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974. la tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Publisistik Universitas Padjajaran, Bandung. Lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. la pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP. la dikenal sebagai tokoh Betawi dan pengamat politik nasional hingga kini. 14. 1976-1978 Chumaidi Syarif Romas. Ia terpilih pada Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976. Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu kini menjabat salah satu komisioner Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, perusahaan Negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 15. 1978-1981 Abdullah Hehamahua, la menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke~13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979. la menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Khrisna Diwipayana pada tahun 2008. Belakangan namanya lebih dikenal sebagai Mantan/Anggota Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kesederhanaan adalah ciri dan hidupnya, selain juga sikap keterus-terangan dalam bersikap dan berpendapat. 16. 1981-1983 Achmad Zacky Siradj. la memimpin HMI setelah terpilih pada Kongres Isa-14 di Bandung pada tanggal 30 Apri’ 1981. Kini Zacky menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar dapil Jabar XI Sama dengan Hehamahua, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dl Universitas Khrisna Dwipayana pada tahun 1989. 17. 1983-4986 Harry Azhar Azis. Pada Kongres HMI ke-16 di Medan tanggal 26 Mei 1983, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan APP Kementerian Perindustrian dan sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI ini adalah tokoh sentral dalam pergulatan HMI menghadapi asas tunggal Pancasila. Ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode 2004-2014. Penyandang gelar PhD dari Oklahoma University inl menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI periode 2014-2019. Dualisme Kepemimpinan 1. 1986-1988 Muhammad Saleh Khalid. Pada Kongres ke-l6 di Padang tahun 1986, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Alumnus Fakultas Pertanian IPB yang bergelar lnsinyur ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Magister. Untuk pertama kali dalam kongres ini, PB HMI terpecah menjadi dua, yakni HMI Diponegoro Dipo dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO. Hal itu terjadi akibat Kongres HMI mengesahkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi. HMI MPO menggelar Kongres ke-16 di Yogyakarta dengan Ketua Umum terpilih Eggy Sudjana 1986-1988. la menjadi Doktor dari IPB dalam bidang Lingkungan Hidup, pengacara, pendiri dan Ketum Partai Pemersatu Bangsa PPB. 2 1988-1990 Herman Widyananda. la terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-17 di Lhokseumawe, Aceh, 6 Juli 1988. Dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, HMI MPO memilih Ketua Umum Tamsil Linrung 1984-1990, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Direktur Sekolah lnsan Cendekia Madani lCM Serpong, Duta Pendidikan Rabithah Alam lslami. Kini dia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan. 3. 1990-1992 Ferry Mursidan Baldan. Tokoh yang kini menjadi Menteri Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasionai BPN adalah Ketua Umum PB HMI yang terpiiih pada Kongres ke-13 di Jakarta, 24 September 1990. la sempat beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Perseilisihan poiitik membuat Ferry berpindah menjadi politikus Partai Nasdem. ia dikenai sebagai tokoh panting dibalik Iahirnya sejumlah Undang-Undang tentang partai politik, pemilu, pemerintahan daerah dan otonomi khusus. Pada tanggal 10 Oktober 1990, HMI MPO mengadakan kongres dengan memiiih Masyhudi Muqarrabin sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 1990-1992, Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu Ekonomi, pengajar FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. 1992-1995 M. Yahya Zaini. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini terpiiih sebagai Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-19 di Pekanbaru, Riau, pada 9 Desember 1992. la sempat menjadi staf khusus Menteri Pemuda dan Oiahraga, Akbar Tanjung. Ia mundur dari DPR RI dan Partai Golkar pada tahun 2006. Pada tanggai 24 Desember 1992, terpilih Ketua Umum PB HMI MPO Agusprie Muhammad periode 1992-1995. la menjadi konsultan teknik di Jakarta. 5. 1995-1997 Taufiq Hidayat. la terpilih dalam Kongres ke-20 di Surabaya pada tanggai 29 Januari 1995. Alumni Universitas Negeri Jember itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Sementara, Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Lukman Hakim Hassan periode 1995-1997. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bldang llmu Ekonomi, Wakil Dekan lll FE Universltas Negeri Sebelas Marat Solo, dan Ketua Umum Barisan Nusantara. 5. 1997-1999 Anas Urbaningrum. Sempat harum namanya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam usia masih di bawah 40 tahun. Alumni Universitas Airlangga itu terpilih menjadi Ketua Umum PB HMl pada Kongres ke-21 di Yogyakarta pada 26 Agustus 1997. Kini tokoh yang terlibat dalam perubahan paket Undang-Undang bidang politik itu sudah lengser sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Imron Fadhil Syam adalah Ketua Umum PB HMI MPO periode 1997-1999. la pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin lAlN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif dalam sejumlah lembaga konsultan pengembangan komunitas. 7. 1999-2002 M. Fakhruddin. la terpilih memimpin HMI pada Kongres ke-22 di Jambi pada 3 Desember 1999. Pada kongres itu, PB HMI yang dikenal sebagai HMI Dipo, mengembalikan asas organisasi kepada lslam, menggantikan Pancasila. Ia pemah menjadi Sekjen KNPI dan Wasekjen Partai Demokrat. Walau HMI Dipo sudah kembali ke asas Islam, HMI MPO tetap menjalankan Kongres. Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Yusuf Hidayat periode 1999-2001. Doktor dari UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Hukum Islam, kini Kepala Penelitian Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2001, Yusuf digantikan oleh Morteza Syafinuddin Al-Mandary sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2001-2003. Morteza berasal dari Universitas Tjokroaminoto, Makassar. Doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang ilmu Lingkungan, sekarang adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah/ Pengurus Pusat Syarikat Islam 2015-2020. 8. 2002-2004 Kholis Malik. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-23 di Balikpapan, pada 30 April 2002. Kholis berasal dari HMI Cabang Yogyakarta. Sarjana ilmu sejarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat digantikan oleh Mukhlis Tapi sebagai Pejabat Sementara, dari HMI MPO, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO Cahyo Pamungkas periode 2003-2005 dalam Kongres ke-24 di Semarang. Cahyo adalah Sarjana Ekonomi dari Fakuttas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Doktor di Radboud Universiteit Nijmegen Belanda dalam bidang Ilmu Sosial, sekarang masih aktif sebagai peneliti LIPI. 9. 2004-2006 Hasanuddin. la dipilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-24 di Jakarta pada 23 Oktober 2003. la sempat digantikan oleh Syahmud NgabaIin dalam konflik kepengurusan; namun berhasil menyelesaikan periodesasinya. Ketum HMI MPO adalah Muzakkir Djabir 2005-2007, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, kini adalah Pemred Jurnal Cendekia, C2ReDI. 10. 2006-2008 Fajar Zulkarnain. la terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 pada Kongres ke~25 di Makassar, pada 20 Februari 2006. la sempat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden SBY la adalah alumnus Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Padjajaran. Ketua Umum PB HMl MPO adalah Syahrul Effendy Dasopa untuk periode 2007-2009. Syahrul muncul namanya pada Kongres ke-26 di Palembang, dalam upaya islah HMI Dipo dan HMI MPO. la bersama Fadjar membacakan naskah islah. Syahrul adalah alumni Perguruan Tinggi llmu Qur’an PTIQ Jakarta, kolumnis dan Redaktur pada Jurnal Ekonomika, Direktur Indonesia Reform Institute. 11. 2008-2010 Arip Mustofa. la terpilih pada Kongres ke-26 di Palembang pada 28 Juli 2008. Dalam Kongres HMI kali ini dibacakan komitmen islah oleh Ketua Umum PB HMI Dipo 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen dan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa. Pembacaan disaksikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla JK dan mantan Ketua DPR Rl Akbar Tandjung. Namun pada 9 Juni 2009 HMI MPO tetap menggelar kongres di Yogyakarta dan memilih Muhammad Chozin Amirullah sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2009-2011. la adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Gelar magister diperolehnya dari Ohio State University, Amerika Serikat. Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan Kini dia menjabat anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. 12. 2010-2013 Noer Fajriansyah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-27 di Depok tanggal 5 – 10 November 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Pada tanggal 14 -19 Juni 2011, dalam kongres yang digelar, di Pekanbaru, Riau, Alto Makmuralto terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2011-2013. Ia adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Ia adalah penulis dan pendiri sekaligus Direktur Penerbit Liblitera Institute, penulis novel terpilih dalam Workshop Penulisan Novel Majelis Satra Asia Tenggara, 2011. 13. 2013-2015 M. Arief Rosyid Hasan. Dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hassanudin ini menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-28 di Gedung Olahraga Remaja GOR Ragunan, Jakarta Selatan, pada 15 April 2013. Arief yang merupakan alumni Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kini menjabat Komisaris Independen di PT Bank Syariah Mandiri BSM, dia juga aktif di sejumlah organisasi diantaranya Ketua Pemuda di Dewan Masjid Indonesia 2017-sekarang, Wasekjen BPP HIPMI 2019-sekarang, dan tercatat sebagai pendiri Indonesian Islamic Youth Economic Forum ISYEF. Sementara itu, pada tahun yang sama, HMI MPO menggelar kongres ke 29 di Bogor pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013. Kongres memilih alumni Fakultas Ekonoml Universltas Islam Indonesia UII Yogyakarta Puji Hartoyo sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013-2015. Puji Hartoyo saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID DKI Jakarta. 14. 2015-2017 Mulyadi P Tamsir. Setelah 13 hari berkongres ke-19 di GOR Pekanbaru, la terpllih sebagai Ketua Umum PB HMI. Selain alumnus Universitas Kuala Kapuas. Kalimantan Barat, la juga menamatkan pendidikan Magister di Universitas Trisakti, Ia sempat menjadi Sekjen PB HMI periode 2013-2015. Mulyadi menang melalui pemilihan gelombang kedua. Mulyadi saat ini menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dia ikut menjadi calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Jatim II meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo. Namun dia gagal ke Senayan karena partainya tidak memenuhoi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pada tanggal 19 November 2015, Muhammad Fauzi terpilih sebagai Ketua Umum HMI MPO dalam kongres yang digelar di Tangerang, Provinsi Banten. la berasal dari HMI MPO Cabang Makassar. Fauzi pernah menempuh kuliah di program pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fauzi saat ini tengah menggeluti dunia bisnis dan tercatat sebagai pengusaha ekspor impor, terutama kopi tanah air yang diekspor ke sejumlah negara. 15. 2017-2019 Respiratori Saddam Al Jihad, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI melalui kongres ke-30 di Ambon. Sadam merupakan kader HMI asal Universitas Padjajaran Jatinangor. Pendidikan S1-Ilmu Pemerintahan Unpad, S2-Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, S3-Ilmu Pemerintahan IPDN. Namun, belum genap satu periode masa kepengurusan, Saddam harus mundur dari jabatannya. Saddam kemudian digantikan oleh Arya Kharisma Hardy sebagai pejabat ketua umum PB HMI 2018-2020. Sementara untuk HMI-MPO, terpilih Zuhad Aji Firmantoro pada Kongres ke 30 di Sorong Jayapura. Zuhad adalah kader HMI Cabang Yogyakarta. Sebagai aktivis, Zuhad Aji pernah menulis tiga buku yakni Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, HMI Pemikiran dan Gerakan Intelektual dan Perlindungan Kebebasan Beragama Kinerja Polisi Daerah. Zuhad tengah sibuk mengajar sebagai dosen ilmu hukum di salah satu kampus swasta di Jakarta. 14. Periode 2020-2022, HMI MPO dipimpin Affandi Ismail. Affandi terpilih pada Kongres ke 31 di Kendari Sulawesi Tenggara. Affandi merupakan kader HMI cabang Makassar. Dia menyelsaikan S1 di UNM Makassar. Dia juga telah menyelesaikan dua gelar magister bidang pendidikan dan filsafat masing-masing dia tuntaskan di UNJ dan Paramadina. Saat ini dia tengah menempuh pendidikan S3 Kandidat Doktor di Universitas Negeri Jakarta PPs UNJ. Sementara untuk HMI DIPO, pada periode 2019-2021 dipimpin Pj Ketum Arya Kharisma Hardy yang melanjutkan kepemimpinan Saddam yang sebelumnya mengundurkan diri. Kemudian Kongres ke-31 yang digelar di Surabaya Jawa Timur, terpilih Raihan Ariatama untuk masa kepemimpinan tahun 2021-2023 mengingat kongresnya dimundurkan karena wabah COVID-19. Raihan menempuh studi sarjanannya di studi di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Departemen Politik dan Pemerintahan DPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2011-2016. Kemudian, Raihan melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomi Pembangunan MEP UGM, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2019.[]
Ketikaasas tunggal Pancasila dipaksakan, HMI menjadi terpecah dua. HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) dan HMI Dipo. Begitu pula partai politik Islam PPP juga terpecah. Beberapa tokohnya mengundurkan diri ketika Orba memaksa asas tunggal saat itu. Karena saat itu PPP menjadi simbol persatuan umat Islam, dengan Islam sebagai asasnya,
- Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI adalah organisasi mahasiswa yang berdiri di Yogyakarta pada 5 Februari 1947. Organisasi ini diprakarsai oleh seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam STI atau yang sekarang disebut UII, yakni Lafran Pane. Salah satu alasan Lafran mendirikan HMI adalah karena mahasiswa pada masa itu masih banyak yang belum benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran agama HMI, Lafran berharap para mahasiswa lebih tahu menerapkan ajaran agama dengan baik dan benar dalam kehidupan. Baca juga Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah Asal-usul Pada 1946, suasana politik di Indonesia, khususnya ibu kota Yogyakarta, masih mengalami pergolakan karena Partai Sosialis dengan Masyumi. Partai Sosialis menitikberatkan perjuangan dalam memperoleh pengakuan Indonesia dengan cara diplomasi, sedangkan Masyumi berpegang pada perjuangan bersenjata dalam melawan Belanda. Masih di tahun yang sama, terbentuk organisasi bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta PMY, mayoritas anggotanya mendukung Partai Sosialis. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947, para mahasiswa yang berideologi murni bersama-sama berusaha melawan. Namun, di saat yang sama, Partai Sosialis berusaha untuk mendominasi PMY. Mahasiswa yang menolak keras jika Partai Sosialis berusaha menguasai PMY kemudian memilih mendirikan organisasi baru. Salah satunya Lafran Pane, mahasiswa semester I Fakultas Hukum STI sekarang UII. Baca juga Partai Masyumi Pembentukan, Ideologi, Tokoh, dan Pembubaran Lafran mengadakan beberapa kali pertemuan dengan teman-temannya untuk membahas mengenai gagasan pembentukan organisasi mahasiswa baru yang lebih bernapaskan Islam. Pada 5 Februari 1947, Lafran mengadakan rapat dadakan di sela jam kuliahnya di salah satu kelas di STI. Dalam pertemuan itu Lafran mengatakan bahwa persiapan pembentukan organisasi baru sudah 14 mahasiswa yang ikut bergabung dalam rapat pun mendukung gagasan Lafran. Akhirnya, tercetuslah Himpunan Mahasiswa Islam HMI pada 5 Februari 1947. Tujuan HMI Organisasi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu Mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam Baca juga Indische Partij Pendiri, Latar Belakang, Program Kerja, dan Penolakan Tokoh HMI Adapun tokoh-tokoh dalam HMI, yaitu Ketua Lafran Pane Wakil Ketua Asmin Nasution Penulis I Anton Timoer Djailani Penulis II Karnoto Zarkasyi Bendahara I Dahlan Husein Bendahara II Maisaroh Hilal dan Soewali Anggota Yusdi Gozali dan Mansyur Perpecahan Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan HMI semakin mendapat dukungan dari pawa mahasiswa Muslim Indonesia. Ketika nama HMI semakin terkenal, organisasi ini memiliki permasalahan yang harus dihadapi. Setelah Kongres HMI ke-15 pada 1983, pada 1986, HMI memutuskan menerima asas tunggal Pancasila yang diterapkan rezim Orde Baru. Baca juga Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru Dengan demikian, asas HMI sudah bukan lagi Islam, melainkan Pancasila. Perubahan asas dalam HMI ini tidak jauh dari alasan politik dan adanya tawaran-tawaran menarik lainnya. Sebagian besar anggota HMI yang tidak setuju dengan perubahan asas ini pun masih terus bertahan dan mencoba membuat HMI berasaskan Islam lagi. Sejak saat itu, HMI terbagi menjadi dua. Pertama, HMI DIPO terletak di Jalan Diponegoro Jakarta dan HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi. Setelah Orde Baru berakhir, tahun 1999, HMI kembali menerapkan asas Islam di dalam organisasinya. Namun, hal ini tidak lantas membuat HMI DIPO dan HMI MPO bersatu, karena adanya perbedaan karakter dan tradisi organisasi. HMI DIPO lebih cenderung pragmatis, sementara HMI MPO bersikap kritis. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
pPGAn.
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/8
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/1
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/119
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/117
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/108
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/21
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/255
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/280
  • n0qr4wqr2q.pages.dev/321

    • apa itu hmi dipo dan mpo